Jika ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah sangat sangat besar. Sejak munculnya TV, khususnya di Indonesia, rakyat kita sudah satu langkah digiring ke dalam aturan main media audio visual ini. Menurut sumber dari ANTARA NEWS, Anggota Komisi I DPR-RI dari F-PKS, Al Muzzammil Yusuf, menilai persoalan terbesar pada Industri pertelevisian adalah mereka terjebak pada standar rating penonton dan menomorduakan kualitas serta dampak tayangan.”Padahal sistem rating hanya mengukur jumlah pemirsa yang sedang menonton, tanpa memperdulikan suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus, serta logis atau tidak logis tayangan tersebut,” katanya di Jakarta.
Kita banyak yang tidak memperhatikan bahwa acara-acara yang di televisi sekarang hanya mementingkan rating daripada kualitas acara itu sendiri. Coba kita lihat acara di TV sekarang, lebih didominasi film-film yang tidak mendidik. Bahkan, acara untuk anak-anak tidak dibuat dengan isi cerita yang mendidik dan bersifat pembelajaran untuk anak-anak, melainkan adegan-adegan yang bersifat kasar dan keras.
Komisi Penyiaran Indonesia(KPI)dibentuk untuk mengawasi segala penyiaran yang dilakukan stasiun televisi di Indonesia. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam U Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan auxilarry state institution. Harapannya, pihak KPI bisa melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik lagi dan saran saya, acara-acara yang sekiranya merupakan acara yang tidak mendidik atau berbau kekerasan, harap untuk di sosialisasikan agak publik dapat mengetahuinya.
